Apple Mau Bangun Pabrik di Bandung Demi Bisa Jual iPhone 16 di RI?

Apple berencana menanamkan investasi tambahan senilai hampir Rp 157 miliar di Indonesia guna memenuhi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan membuka peluang untuk menjual seri iPhone 16 terbarunya di pasar Indonesia. 

Namun, langkah ini mendapat tanggapan beragam, mengingat nilai investasinya jauh lebih kecil dibandingkan investasi Apple di negara lain seperti Vietnam, yang mencapai lebih dari Rp 256 triliun dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

Menurut sumber anonim yang dilaporkan oleh Bloomberg, Apple berencana membangun fasilitas produksi komponen di Bandung, Jawa Barat. Pabrik ini direncanakan untuk memproduksi aksesori dan komponen produk Apple sebagai langkah untuk memenuhi TKDN.

Namun, meskipun ada peningkatan investasi, beberapa pihak menganggap Apple belum menunjukkan komitmen besar terhadap pasar Indonesia. Menanggapi investasi Apple ini, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, mengungkapkan harapannya agar rencana ini bisa segera terealisasi.

Baca juga: Pameran Khusus Kendaraan Listrik PEVS 2024 Digelar pada 30 April - 5 Mei

“Kami berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan sesegera mungkin,” kata Faisol dalam sebuah acara di Jakarta.

Meski demikian, sebagian pengamat merasa langkah Apple ini masih sebatas formalitas tanpa komitmen jangka panjang yang berarti. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang memberikan dampak nyata bagi industri lokal. 

“Selama ini Apple meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia, tapi kontribusi baliknya masih sangat minim,” ujar Esther.

Apple juga sempat menghadapi kritik terkait permintaan tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat investasi di Indonesia, yang memicu perdebatan di kalangan publik dan anggota dewan. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menilai investasi kecil Apple seharusnya tidak mengorbankan posisi tawar Indonesia.

“Jika Apple tidak bisa menunjukkan komitmen serius, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan sikap yang lebih tegas,” katanya. (DEF/FIN)