Menteri PPN: Ada Pejabat Eselon I Bappenas Masih Terima Bansos

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui, saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah masih kerap tidak tepat sasaran. Ia bahkan menyebutkan, pejabat eselon I di lingkup kementeriannya ada yang terdaftar dan menerima bansos dari pemerintah.

Data penerima bansos yang masih berantakan terus menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini, Suharso menekankan pentingnya pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) agar basis penerima manfaat lebih tepat sasaran.

"Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, kan lucu, aneh kan. Sampai sekarang masih terima saya kira, dan dia berikan kepada yang lebih berhak. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya Regsosek ini kita bisa tepat," katanya.

Suharso menjelaskan besarnya jumlah penerima bansos yang salah sasaran karena buruknya pendataan. Karena itu, pemerintah merilis Regsosek yang bakal menjadi basis data penerima bansos. Regsosek merupakan basis data yang memiliki informasi seputar sosial ekonomi hampir 100 persen penduduk Indonesia. 

Baca juga: Gus Zizan Dicibir Soal Dugaan Nikahi Wanita di Bawah Umur

"Kita memang harus menemukan strategi tepat untuk merencanakan dengan baik. Penyaluran program-program pemerintah yang didanai belanja sosial, subsidi kita, jatuh kepada orang yang tepat. Seperti tadi bagaimana kita mengurangi atau meniadakan exclusion dan inclusion error," jelas dia.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memberikan arahan terkait pentingnya penggunaan satu data Regsosek. Pada akhirnya hal tersebut diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

"Dalam berbagai kesempatan, presiden memberikan pengarahan terkait penyelenggaraan data Regsosek. Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial diharapkan dapat memperbaiki basis data penerima manfaat atas belanja-belanja sosial yang dialokasikan dalam APBN. Sehingga dengan data Regsosek ini mudah-mudahan kita dapat mengatasi kemiskinan ekstrem dan kemiskinan pada umumnya," pungkasnya. (Istimewa/FIN)