Pedagang Kaki Lima Wajib Punya Sertifikasi Halal, Kemenag: Bakal Ada Sanksi

Pemerintah mengumumkan produk makanan dan minuman UMKM, tak terkecuali pedagang kaki lima wajib bersertifikat halal. Pelaku UMKM diharapkan bisa menyelesaikan pengurusan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024. Sertifikasi halal ini akan berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan produksi.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Siti Aminah menjelaskan pemerintah memberikan waktu sampai 17 Oktober 2024.

"Terakhir 17 Oktober 2024, berarti di 18 Oktober 2024 sanksi diterapkan. Pertama, akan ada sanksi administratif kepada pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Kita akan lihat alasannya apa, kenapa belum bersertifikat. Sanksinya produk tidak bisa beredar di mana pun karena belum halal,” ungkap Siti Aminah.

Siti menjelaskan, apabila pelaku usaha adalah pelaku usaha mikro kecil yang tidak punya biaya, maka pemerintah akan memfasilitasi untuk pembuatan sertifikat halal. Namun bila mereka pelaku usaha skala menengah besar maka sanksi langsung diberikan pemerintah. Sanksi tersebut berupa tidak diizinkan produknya untuk diedarkan.

Baca juga: Waduh! Akun Ditjen Pajak Pantau Ustaz Solmed dan Istri Usai Punya Rumah Mewah

"Jadi dia enggak boleh beredar di mana pun karena belum halal. Karena di Oktober 2024 tanggal 18 hanya ada produk halal. Kalau ada produk non-halal dia hanya mencantumkan lambang atau tulisan bahwa ini non-halal. Sanksi itu akan diterapkan di 18 Oktober 2024," kata Siti.

Siti menjelaskan, sertifikat produk halal ini juga diwajibkan kepada pedagang kaki lima di pinggir jalan, tidak terkecuali seperti pedagang es hingga dimsum di pinggir jalan.

"Semuanya. Semua berlaku untuk pelaku usaha mikro kecil, sampai pedagang keliling, gerobak dorong, pikul, semua. Pelaku usaha super mikro sampai menengah dan besar, semua. Termasuk pelaku usaha dalam dan luar negeri," kata Siti. (Istimewa/FIN)